Jakarta, Kabarmonitor.com- Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI),M.Nurullah RS, Ingatkan Purwanti Lee, bos PT. Sugar Group Companies (SGC), agar tidak "Cawe-cawe" Pemilihan Kepala Daerah serentak di Lampung Tahun 2024 ini.
Pasalnya, Kata Ketum DPP PWDPI, M.Nurullah RS, sudah menjadi rahasia umum setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah bos SGC diduga tidak sedikit mengeluarkan anggaran untuk mendukung jagonya maju dalam pilkada Lampung.
Ironisnya masih kata Ketum PWDPi, Nurullah jago-jago Perusahaan kebun tebu yang terpilih sebagai kepala daerah mulai dari mantan Gubernur Lampung Ridho hingga Gubernur sekarang, Arinal Djunaidi dinilai gagal bangun Provinsi Lampung.
"Bukannya Lampung tambah maju malah menjadi sorotan dunia tahun lalu jika Lampung viral dengan infrastruktur jalan yang hampir mayoritas rusak parah. Bahkan Lampung viral karena jalan rusak. Ini menjadi presiden buruk bagi masyarakat provinsi Lampung,"tegas Ketum PWDPI, pada (15/4/2024).
Oleh karena itu, masih kata Ketum Nurullah, pada Pilkada Lampung yang dijadwalkan akan digelar secara serentak sesuai dengan tupoksi sosial kontrol, anggota PWDPI akan kawal pesta demokrasi di Lampung, agar tidak ada lagi para kaum kapitalis perusak demokrasi bermain politik uang di tanah kelahirannya.
"Jika semua perusahaan yang ada di Lampung ikut Cawe-cawe berikan dana untuk pilkada maka akan rusak demokrasi kita. Sebab dengan 'Cawe-cawe' akan tercipta politik balas Budi dan terjadi praktek KKN, sehingga bannyak sumber keuangan yang seharusnya masuk di kas daerah melalui pajak akan sulit terpenuhi, karena tidak menutup kemungkinan besar akan bannyak perusahaan yang melakukan gemplang pajak,"ujarnya.
Ketum PWDPI menambahkan, Provinsi Lampung ini sangat kaya raya dengan Sumber Daya Alam (SDA), seperti dibidang perkebunan, kelautan, pertambangan, pertanian dan lain-lain.
"Jika dikelola dengan baik SDA Lampung bebas dari praktek korupsi maka masyarakat Lampung akan sejahtera. Konon kabarnya untuk beban Pajak PT.SGC saja Rp600 Miliar, yang semestinya berdasarkan sumber berita harus bayar Rp1 Triliun,"imbuhnya.
Menurut Ketum PWDPI, Nurullah, jika pajak negara ditertipkan untuk APBD provinsi Lampung bisa puluhan triliun tidak seperti saat ini hannya Rp8Triliun/tahun.
Oleh karena itu, kata Nurullah peran serta masyarakat dan semua kalangan untuk mengawal pilkada Lampung ini sangat dibutuhkan. Sebab rusaknya demokrasi akan berdampak besar pada perekonomian provinsi Lampung.
Redaksi Andi Putra